Pertanyaan yang Sering Diajukan

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik. Di Kementerian Agama Kota Pasuruan, PPID dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Setiap warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia berhak mengajukan permohonan informasi publik, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU Nomor 14 Tahun 2008.

Informasi publik diklasifikasikan menjadi empat kategori:

1. Informasi Berkala — diumumkan secara berkala, seperti laporan keuangan, laporan kinerja, dan profil organisasi
2. Informasi Serta Merta — harus diumumkan segera karena menyangkut kepentingan publik, seperti informasi bencana atau ancaman keselamatan
3. Informasi Setiap Saat — tersedia setiap saat untuk diakses publik, seperti peraturan, SOP, dan formulir layanan
4. Informasi Dikecualikan — tidak dapat diberikan kepada publik berdasarkan pengujian konsekuensi sesuai Pasal 17 UU 14/2008

Layanan yang disediakan PPID Kemenag Kota Pasuruan meliputi:

1. Pelayanan permohonan informasi publik
2. Pengelolaan keberatan atas pelayanan informasi
3. Penyediaan dokumen informasi publik secara daring
4. Konsultasi terkait informasi publik

Permohonan informasi dapat diajukan melalui langkah berikut:

1. Kunjungi halaman Ajukan Permohonan di website ini
2. Isi formulir permohonan dengan lengkap (nama, NIK, email, telepon, dan deskripsi informasi yang diminta)
3. Lampirkan salinan identitas diri (KTP/SIM/Paspor)
4. Kirim permohonan dan simpan nomor tiket untuk melacak status

Anda juga dapat mengajukan permohonan secara langsung ke kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan pada hari dan jam kerja.

Dokumen yang diperlukan:

1. Fotokopi KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku
2. Surat kuasa (jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum)
3. Akta pendirian badan hukum (jika pemohon adalah badan hukum)

Anda dapat melacak status permohonan melalui halaman Lacak Permohonan di website ini dengan memasukkan nomor tiket yang diberikan saat pengajuan. Nomor tiket juga dikirimkan melalui email yang Anda daftarkan.

Dokumen informasi publik dapat diberikan dalam format:

1. Softcopy (PDF, dokumen elektronik) melalui email atau unduhan dari website
2. Hardcopy (cetak) yang dapat diambil langsung di kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan

Pemohon dapat memilih format yang diinginkan saat mengisi formulir permohonan.

Pelayanan informasi publik tidak dipungut biaya. Namun, biaya penggandaan (fotokopi) dan/atau pengiriman dokumen fisik dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan yang berlaku.

Sesuai ketentuan UU 14/2008 dan PERKI No. 1/2021:

1. PPID wajib merespons permohonan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan lengkap
2. Jangka waktu dapat diperpanjang 1 × 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis beserta alasan perpanjangan

Jika PPID tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu yang ditentukan (10 hari kerja + perpanjangan 7 hari kerja), pemohon berhak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID. Hal ini diatur dalam Pasal 36 UU 14/2008.

Berdasarkan Pasal 35 UU 14/2008, keberatan dapat diajukan apabila:

1. Penolakan atas permohonan informasi publik
2. Tidak disediakannya informasi berkala
3. Tidak ditanggapinya permohonan informasi
4. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana diminta
5. Tidak dipenuhinya permohonan informasi
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar
7. Penyampaian informasi melebihi jangka waktu yang ditentukan

Prosedur pengajuan keberatan:

1. Ajukan keberatan melalui halaman Lacak Permohonan — jika permohonan ditolak, akan muncul tombol "Ajukan Keberatan"
2. Isi alasan keberatan dengan jelas
3. Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian Agama Kota Pasuruan
4. Pengajuan keberatan paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keputusan PPID
5. Atasan PPID wajib merespons paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan diterima

Jika pemohon tidak puas dengan keputusan Atasan PPID atas keberatan yang diajukan, pemohon dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan Atasan PPID. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur beralamat di Surabaya.